Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik. Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan. In relation into the institution, the role in the BPK Vice Chairman as being https://pubhtml5.com/viul/cziw/SATU_DASA_WARSA_PENGABDIAN_AGUS_JOKO_PRAMONO/